Jelajah AKD


Komisi I

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menjadi Undang-Undang. Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dilakukan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 26 September 2019. "Apakah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang...

  • 17 Januari 2022
UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik...

  • 22 Juli 2021
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya,...

  • 26 Maret 2021
RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sebagai tentara rakyat, anggota  TNI berasal dari warga negara Indonesia; sebagai tentara pejuang, TNI berjuang menegakkan kedaulatan Negara...

  • 11 Agustus 2020
ANEKSASI TEPI BARAT ISRAEL

Ruang Lingkup Aneksasi atau penggabungan atau pencaplokan adalah memasukkan suatu wilayah tertentu ke dalam unit politik yang sudah ada, seperti negara, negara bagian atau kota. Aneksasi juga berarti penggabungan dua hal, biasanya hal yang lebih kecil melekat pada sesuatu yang lebih besar. Sejumlah negara memperluas kekuasaan politik mereka melalui aneksasi historis, meskipun PBB tidak lagi mengakui aneksasi sebagai alat politik yang sah. Aneksasi tidak seperti penyerahan...

  • 30 Juli 2020
ETNIS MUSLIM ROHINGYA

Tragedi kemanusiaan terus berlangsung di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Genosida terhadap etnis Rohingya kembali dilakukan oleh pihak militer Myanmar. Pada akhir Agustus 2017, sedikitnya 1.000 orang tewas dan lebih dari 313.0000 warga Rohingya mengungsi keluar dari Rakhine. Masyarakat internasional mengecam Pemerintah Myanmar dan penerima Nobel Perdamaian asal Myanmar Aung San...

  • 25 Juli 2020
INDONESIA - CHINA: KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia telah menyerukan agar pihak-pihak yang terlibat ketegangan di Laut China Selatan untuk saling menarik diri dan menjaga stabilitas dan perdamaian. Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama di kawasan. Hal itu disampaikan Retno saat dirinya menghadiri pertemuan Informal ASEAN Ministerial Meeting,...

  • 21 Juli 2020
RUU TENTANG SISTEM PERPOSAN DAN LOGISTIK NASIONAL

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Penyelenggara Pos telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pos yang...

  • 03 Juli 2020
RUU TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Tahap Pembahasan : Tingkat I atau Panitia Kerja (Panja) Perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting pada era digital seperti sekarang ini seiring dengan semakin masifnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-sehari. Penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan 92% dari responden mereka dengan mudah memasukkan informasi data pribadi berupa nama ke...

  • 01 Juli 2020

Komisi II

RUU TENTANG IBU KOTA NEGARA

         RUU IKN menjadi salah satu prioritas di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Pemerintah menargetkan akan memulai pemindahan ibu kota negara pada semester I/2024, sebagai tahap pertama. Selanjutnya, tahap kedua akan dilaksanakan selama 2024-2029. Dalam membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan pemerintah...

  • 17 Januari 2022
RUU IBUKOTA NEGARA

Surpres RUU Ibu Kota Baru Belum Diserahkan ke DPR, Ini alasannya menurut Istana Kompas.com - 16/06/2021, 16:31 WIB Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyampaikan alasan mengapa Presiden Joko Widodo belum menyampaikan surat presiden (surpres) rancangan undang-undang ibu kota negara...

  • 22 Juli 2021
RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan...

  • 25 Maret 2021
RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi...

  • 24 Juli 2020
RUU APARATUR SIPIL NEGARA

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipildan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea...

  • 08 Juli 2020
RUU DAERAH KEPULAUAN

RUU Daerah Kepulauan menjadi satu-satunya RUU yang diusulkan DPD yang masuk Prolegnas 2020. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai penginisiasi. RUU ini dinilai penting untuk mendukung pengembangan wilayah kepulauan ...

  • 07 Juli 2020
RUU PEMILU

Beberapa issue yang mengemuka untuk dibahas dalam RUU Pemilu tahun 2020 meliputi:  1. sistem pemilu, 2. ambang batas parlemen, 3. sistem penghitungan konversi suara ke kursi di parlemen, 4. soal jumlah besaran  kursi per partai per daerah pemilihan (dapil) untuk DPR dan DPRD, 5. ambang batas pencalonan presiden ...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG IBUKOTA NEGARA

Upaya pemindahan ibu kota Indonesia dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pada 26 Agustus...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG PEMBINAAN HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan...

  • 01 Juli 2020

Komisi III

RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pembentukan dan penyusunan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pengadilan Tinggi di beberapa Provinsi. Dalam rapat plenonya, Baleg sepakat terhadap ketiga RUU untuk dapat masuk ke tahap berikutnya.   Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa urgensi ketiga RUU tersebut untuk menjawab tantangan pemerataan akses...

  • 22 Juli 2021
RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pembentukan dan penyusunan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pengadilan Tinggi di beberapa Provinsi. Dalam rapat plenonya, Baleg sepakat terhadap ketiga RUU untuk dapat masuk ke tahap berikutnya. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa urgensi ketiga RUU tersebut untuk menjawab tantangan pemerataan akses...

  • 11 Juli 2021
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi UU Kejaksaan merupakan sebuah hal yang penting karena Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi mulai dari United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC). "Ketentuan tersebut menjadi alasan perubahan UU Kejaksaan, utamanya hal-hal yang berkaitan dengan independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan...

  • 25 Maret 2021
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda “Burgerlik Recht” yang sumbernya pada Burgerlik Wetboek atau dalam bahasa Indonesia nya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).   Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata...

  • 23 Maret 2021
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum lainnya, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan...

  • 14 September 2020
RUU TENTANG JABATAN HAKIM

Komisi III Usul RUU Kejaksaan dan RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas Prioritas 2020 Kompas.com - 30/06/2020, 17:58 WIB   Penulis Tsarina Maharani, Editor Kristian Erdianto   JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kejaksaan dan RUU tentang Jabatan Hakim masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Hal tersebut disampaikan...

  • 04 September 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangisampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Di dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai prekursor....

  • 04 September 2020
RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1...

  • 26 Agustus 2020
RUU OMNIBUS LAW (CIPTA LAPANGAN KERJA)

LAPORAN WORLD BANK World Bank: Omnibus Law Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Ekonomi Muhamad Wildan, Minggu, 2 Agustus 2020, 06.01 WIB   JAKARTA, DDTCNews - World Bank menilai terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia, berbanding terbalik dengan tujuan rancangan beleid tersebut yang hendak meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui...

  • 03 Agustus 2020
PANJA JIWASRAYA

DPR sangat prihatin terhadap kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya yang berbuntut pada kerugian uang negara hingga puluhan trilyun rupiah. Demi mendapat kejelasan dan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh  DPR, maka 3 komisi yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya ini membentuk panitia kerja. Ketiga komisi tersebut adalah Komisi III, Komisi VI,...

  • 09 Juli 2020
RUU PERJANJIAN MLA RI – SWISS

  Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss disetujui Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang terdiri dari gabungan Komisi I dan Komisi III serta Pemerintah. Ketua Pansus sekaligus...

  • 07 Juli 2020
RUU TENTANG PENYADAPAN

KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) penyadapan yang kini sedang dibahas dengan pemerintah, tidak akan melemahkan institusi penegak hukum manapun, terutama yang berkaitan dengan kejahatan luar biasa seperti korupsi dan Narkotika. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, nantinya pada kejahatan khusus, seperti korupsi dan narkotika perlu...

  • 04 Juli 2020

Komisi IV

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

INDONESIA saat ini dinilai dalam kondisi darurat keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus segera mengesahkan revisi Rancang-an Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi, kasus-kasus terkait konservasi keanekaragaman hayati belakangan semakin sulit ditanggulangi UU Konservasi Sumber Daya...

  • 23 Maret 2021
EKSPOR BENIH LOBSTER

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari. Edhy ditangkap terkait dugaan korupsi dalam kasus ekspor benih lobster Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Charles Meikyansyah menceritakan, pada saat pembahasan kebijakan tersebut, Komisi IV terbagi menjadi dua kubu, yakni pihak...

  • 18 Desember 2020
KASUS BERAS BERCAMPUR PLASTIK

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Purwakarta menyelesaikan penemuan kasus biji plastik di dalam karung beras bantuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pendamping keluarga harapan (PKH). Hal itu disampaikan Dedi ketika mendatangi Kejaksaan Negeri Purwakarta, Kamis (1/10/2020). "Karena kasus ini sudah ditangani Kejari...

  • 04 Nopember 2020
KONSEP AGROSILVOFISHERY UNTUK PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT

PERLINDUNGAN dan pengelolaan ekosistem gambut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 71/2014 yang direvisi menjadi PP 57/2016. PP tersebut menandai babak baru pengelolaan ekosistem gambut berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk melindungi ekosistem gambut yang rapuh dan mudah rusak. Pengelolaan berbasis KHG sebenarnya bukan hal baru karena gagasan pengelolaan gambut...

  • 15 Oktober 2020
PENGADAAN ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuat terobosan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas di daerah sentra produksi guna mewujudkan swasembada pangan khususnya beras. Di antaranya melalui penyediaan benih unggul, pupuk hayati dan penyediaan pupuk unggul lainnya dan perbaikan jaringan irigasi serta mekanisasi pertanian. Anggota Komisi IV DPR RI, Charles Meikyansah menilai penyediaan...

  • 07 Oktober 2020
KETAHANAN PANGAN INDONESIA

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi...

  • 06 Oktober 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Landas Kontinen merupakan daerah di bawah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran laut tepi kontinen, sehingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dalam hal pinggiran luar tepi...

  • 27 Agustus 2020

Komisi V

PROGRAM PADAT KARYA TA 2021

Padat Karya Padat karya merupakan kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Menggunanakan tenaga manusia dalam jumlah besar. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Proyek padat...

  • 13 Agustus 2021
LAYANAN INFO BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA

Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yaitu memberikan layanan operasional dengan produk informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Layanan informasi tersebut diperlukan untuk mendukung kepentingan di 12 sektor pembangunan yaitu transportasi, pertanian dan kehutanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan, konstruksi,...

  • 29 Juli 2021
TAPERA (TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2020. Terbitnya PP tersebut menjadi landasan penting bagi Badan Pengelola ( BP) Tapera untuk segera beroperasi dengan tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan...

  • 30 Juli 2020
RUU TENTANG IBUKOTA NEGARA

Upaya pemindahan ibu kota Indonesia dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pada 26 Agustus...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3...

  • 06 Juli 2020

Komisi VI

RUU TENTANG DESAIN INDUSTRI

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus meningkatkan daya saing industri di Indonesia agar mampu kompetitif baik di lingkup pasar nasional maupun internasional. Hal ini diimplementasikan melalui lanjutan pembahasan Rancangan Undang-undangan (RUU) Desain Industri oleh pemerintah dan DPR RI. Seluruh fraksi di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat untuk melanjutkan RUU Desain Industri dengan...

  • 10 Januari 2022
RUU BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Untuk mengoptimalkan peran Badan...

  • 19 Agustus 2020
PANJA JIWASRAYA

DPR sangat prihatin terhadap kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya yang berbuntut pada kerugian uang negara hingga puluhan trilyun rupiah. Demi mendapat kejelasan dan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh  DPR, maka 3 komisi yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya ini membentuk panitia kerja. Ketiga komisi tersebut adalah Komisi III, Komisi VI,...

  • 09 Juli 2020
RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

PENGERTIAN Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.   EFEK SAMPING   Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping ganggguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO...

  • 09 Juli 2020
PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT/IA-CEPA)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan hubungan bilateral Indonesia dan Australia karena Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA- CEPA) resmi berlaku.     Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, kerja keras kedua Pemerintah dalam proses perundingan dan ratifikasi kini terbayarkan, dan para pelaku usaha dan...

  • 07 Juli 2020

Komisi VII

VAKSIN COVID-19

Pemberian vaksin Covid-19 merupakan salah satu cara pemerintah untuk membekali kekebalan tubuh masyarakat agar dapat kembali beraktivitas secara normal, termasuk dalam memulihkan ekonomi dengan mobilitas yang terkendali. Dikutip dari pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada situs Setkab, hingga tanggal 9 Mei 2021, cakupan vaksinasi telah mencapai sekitar 22 juta dosis...

  • 23 Juli 2021
RUU EBT (ENERGI BARU DAN TERBARUKAN)

Energi terbarukan energi yang berasal dari "proses alam yang berkelanjutan", seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi. Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an, sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Dengan...

  • 23 Juli 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat...

  • 06 Juli 2020

Komisi VIII

RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Rancangan Undang-Undang tentang Kenghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS adalah salah satu rancangan undang-undang yang masuk program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2021 dan prolegnas 2021-2024. RUU PKS tidak hanya mengatur tentang hukum acara dan sanksi pidana mengenai kekerasan seksual, tetapi lebih banyak mengatur tentang manfaat bagi korban kekerasan seksual. RUU...

  • 21 Juli 2021
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Dikutip dari situs Kementerian Sosial Indonesia, PKH adalah Program Keluarga Harapan atau biasa disingkat PKH. Program ini secara langsung diberikan dari Pemerintah (Kementerian Sosial Republik Indonesia) untuk dana bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang berhak menerimanya yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH tersebut.  Sebagaimana yang...

  • 14 September 2020
RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)

Diusulkan Pada : 17 Desember 2019 Awalnya, RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Belakangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan perlindungan kiai dan guru mengaji masuk dalam substansi rancangan undang-undang ini. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU...

  • 11 September 2020
PENGAWASAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Mengenai ketentuan atau syarat penetapan bencana nasional menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diantaranya : Pada Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator meliputi; jumlah korban; kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah...

  • 14 Juli 2020
RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

PENGERTIAN Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.   EFEK SAMPING   Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping ganggguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO...

  • 09 Juli 2020
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah meminta persetujuan Komisi VIII DPR agar nilai manfaat dana haji 2020 bisa dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Komisi VIII menyetujui usulan tersebut sebagai berikut: penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 termasuk akumulasi nilai manfaat dan efisiensi biaya operasional BPIH untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun berikutnya, Juga adanya...

  • 08 Juli 2020
PENGAWASAN COVID-19

Pandemi Covid-19 membawa banyak permasalahan di dunia termasuk Indonesia. Karena itu, semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengatasinya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI sebagai wakil rakyat dalam lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah turut berperan aktif dengan membentuk Tim Pengawasan (Timwas) terhadap...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Indonesia  adalah  negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan.  Adapun sistem  pengelolaan  keuangannya  tunduk  dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut, diterangkan bahwa  Presiden selaku kepala pemerintahan memegang  kekuasaan pengelolaan  keuangan Negara  sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT

Tiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda. Konstitusi mengamanatkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang (UU). Sejumlah UU juga mengakui keberadaan masyarakat hutan adat seperti...

  • 03 Juli 2020
RUU TENTANG KETAHANAN KELUARGA

Indonesia dengan jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 269,6 juta jiwa pada tahun 2020 menempati urutan ke-empat negara terbanyak penduduknya di dunia. Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015, terdapat sekitar 81,2 juta keluarga di Indonesia, terdiri dari 61,75 juta keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan 19,45 juta keluarga dengan kepala keluarga...

  • 02 Juli 2020

Komisi IX

VAKSIN COVID-19

Pemberian vaksin Covid-19 merupakan salah satu cara pemerintah untuk membekali kekebalan tubuh masyarakat agar dapat kembali beraktivitas secara normal, termasuk dalam memulihkan ekonomi dengan mobilitas yang terkendali. Dikutip dari pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada situs Setkab, hingga tanggal 9 Mei 2021, cakupan vaksinasi telah mencapai sekitar 22 juta dosis...

  • 23 Juli 2021
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR

Terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional....

  • 24 Maret 2021
PROGRAM KARTU PRAKERJA

Kartu prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu tersebut dipromosikan oleh Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, bersama dengan KIP Kuliah dan Kartu sembako murah. Sebagai contoh, dalam sebuah kampanye Pemilu 2019 lalu di Senayan, 10 Maret 2019, ia akan menjalankan...

  • 29 Juli 2020
RUU SISTEM PENGUPAHAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya...

  • 14 Juli 2020
RUU PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Rancangan undang-undang (RUU) tentang pengawasan obat dan makanan  masuk dalam pembahasan prolegnas 2020-2024. RUU ini sebetulnya sudah pernah dibahas pada periode 2014- 2019 namun tak kunjung selesai hingga saat ini. Dalam RUU tersebut, anggota komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menuturkan adanya RUU tersebut diharapkan bisa memperkuat posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan...

  • 13 Juli 2020
PENGAWASAN COVID-19

Pandemi Covid-19 membawa banyak permasalahan di dunia termasuk Indonesia. Karena itu, semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengatasinya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI sebagai wakil rakyat dalam lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah turut berperan aktif dengan membentuk Tim Pengawasan (Timwas) terhadap...

  • 06 Juli 2020
PENGAWASAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan kebutuhan mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia yang berjumlah 4,2 juta (Data Survei ILO dan Universitas Indonesia, 2015). Pengawasan DPR terhadap kebijakan seputar Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang meliputi pemenuhan unsur upah, penyelesaian pekerjaan, hak-hak normatif dan perlindungan terhadap PRT dilakukan...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan kebutuhan mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia yang berjumlah 4,2 juta (Data Sruvei ILO dan Universitas Indonesia, 2015). Pekerja Rumah Tangga (PRT) selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan, dengan demikian PRT adalah pekerja yang berhak atas...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3...

  • 06 Juli 2020
DIPLOMASI COVID-19

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sebagai pelaksana fungsi diplomasi parlemen lembaga DPR membangun kerjasama strategis terkait tata kelola kesehatan di Asia Pasifik. Parlemen berperan untuk melakukan aksi nyata secara global dalam penanggulangan pandemi virus Corona (Covid-19) yang saat ini telah menjadi krisis kesehatan global. Covid-19 merupakan masalah internasional...

  • 06 Juli 2020
ANGGARAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah perlu memberikan perhatian pada anggaran pendidikan di bidang kedokteran. Kompetensi...

  • 05 Juli 2020
PENGAWASAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi,...

  • 04 Juli 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi,...

  • 04 Juli 2020
ANGGARAN COVID-19

Pandemi Covid-19 berdampak ke seluruh aspek kehidupan di dunia. Pemerintah Indonesia menuangkan beberapa kebijakan terkait penyelamatan nasional dalam menghadapi pandemi. Anggaran penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) direncanakan dan disiapkan. DPR RI memberikan pengawasan dan pertimbangannya terkait anggaran yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Penyerapan Anggaran Kementerian dan Lembaga terkait...

  • 02 Juli 2020

Komisi X

RUU TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI

RUU Praktik Psikologi diyakini dapat tingkatkan kompetensi psikolog Sabtu, 13 Maret 2021 12:32 WIB Lemahnya kekuatan hukum ini salah satunya karena belum ada UU Praktik Psikologi di Indonesia   Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desy Ratnasari mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Praktik Psikologi dapat meningkatkan kompetensi psikolog di Tanah...

  • 14 Juli 2021
PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah. Dana BOS bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Namun, sebenarnya ada jenis-jenis Dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah, antara lain, BOS Reguler, BOS...

  • 16 September 2020
RUU TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

KOMISI X DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) dengan para pakar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri mengatakan, RUU SKN dibuat untuk merevisi UU SKN yang masih berlaku. Fikri mengungkapkan, pembahsan kali ini, yaitu mengenai...

  • 20 Agustus 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Sistem Pendidikan Nasional KOMPAS.com - Berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pemerintah Negara Indonesia bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha...

  • 11 Agustus 2020
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI

Inti kekuatan daya saing sebuah bangsa terletak pada manusianya. Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus menerus berkembang. Dengan demikian, dunia pendidikan juga harus mengikuti perubahan zaman.  Tidak ada jalan lain, revitalisasi...

  • 18 Juli 2020
PENGAWASAN SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Sistem pembelajaran jarak jauh, yang berjalan hampir tiga bulan terakhir, kemungkinan besar akan tetap dilanjutkan saat tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2020. Pilihan ini lebih aman bagi semua warga sekolah, terutama di zona merah dengan kasus infeksi Covid-19 tinggi. ...

  • 08 Juli 2020
ANGGARAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah perlu memberikan perhatian pada anggaran pendidikan di bidang kedokteran. Kompetensi...

  • 05 Juli 2020
PENGAWASAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi,...

  • 04 Juli 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi,...

  • 04 Juli 2020

Komisi XI

RUU TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (OMNIBUS LAW)

Diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019 Disiapkan oleh Pemerintah Tahap Awal   PEMERINTAH telah menyelesaikan draf Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pengambil kebijakan tinggal menunggu kesiapan DPR untuk membahas RUU tersebut. RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diusulkan oleh pemerintah bersama DPR pada 17 Desember 2019 dan kemudian dirancang oleh pemerintah. RUU...

  • 23 Maret 2021
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional menjadi biang dari berbagai permasalahan nasional. Tanpa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terintegrasi, Pembangunan Nasional hanyalah lelucon belaka. Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang...

  • 14 September 2020
RUU TENTANG KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN (OMNIBUS LAW)

RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hasil Evaluasi yang Telah Disepakati dalam Rapat Paripurna DPR (16 Juli 2020) Tahap : Terdaftar Pengusul : Pemerintah OMNIBUS LAW adalah Undang Undang yang bersifat sapu jagat untuk memangkas beberapa Undang Undang sekaligus , mengatasi tumpang tindihnya peraturan,merampingkan regulasi dari segi jumlah,menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan draf RUU...

  • 14 September 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hasil Evaluasi yang Telah Disepakati dalam Rapat Paripurna DPR (16 Juli 2020) Tahap : Terdaftar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk yang bebas dan mandiri berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap...

  • 23 Agustus 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA METERAI

RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hasil Evaluasi yang Telah Disepakati dalam Rapat Paripurna DPR (16 Juli 2020) Tahap Terdaftar Hasil Evaluasi Bea meterai merupakan pajak yang dikenakan pada dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai diantaranya adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat...

  • 06 Agustus 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA (BI)

RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2020 HASIL EVALUASI YANG TELAH DISEPAKATI DALAM RAPAT PARIPURNA DPR (16 JULI 2020) PENGUSUL : DPR   Bank Indonesia merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang mengemban fungsi sebagai bank sentral. Pelaksanaan fungsi dari suatu bank sentral memegang peranan yang sangat penting dan sangat menentukan dalam kehidupan perekonornian suatu negara. Demikian...

  • 29 Juli 2020
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir tahun anggaran itu yang melakukan pertanggungjawaban yaitu kepala kantor atau instansi kepada atasan dan kepada pejabat yang...

  • 21 Juli 2020
PENGAWASAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Mengenai ketentuan atau syarat penetapan bencana nasional menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diantaranya : Pada Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator meliputi; jumlah korban; kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah...

  • 14 Juli 2020
PANJA JIWASRAYA

DPR sangat prihatin terhadap kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya yang berbuntut pada kerugian uang negara hingga puluhan trilyun rupiah. Demi mendapat kejelasan dan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh  DPR, maka 3 komisi yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya ini membentuk panitia kerja. Ketiga komisi tersebut adalah Komisi III, Komisi VI,...

  • 09 Juli 2020
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagai bagian krusial dari penanganan...

  • 07 Juli 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2021

Rencana kerja anggaran pemerintah (RKAP) 2021 yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial ekonomi memuat 7 prioritas nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan 7 prioritas tersebut merupakan 7 agenda pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menegah nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas itu meliputi penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental...

  • 07 Juli 2020
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

Pemerintah tengah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang merupakan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2021 mendatang. Secara garis besar, KEM-PPKF ini mencakup tiga hal utama. Pertama, kerangka ekonomi makro yang berisi perkembangan serta proyeksi ekonomi, baik di tingkat global maupun domestik. Termasuk sasaran dan...

  • 06 Juli 2020
PENGAWASAN COVID-19

Pandemi Covid-19 membawa banyak permasalahan di dunia termasuk Indonesia. Karena itu, semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengatasinya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI sebagai wakil rakyat dalam lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah turut berperan aktif dengan membentuk Tim Pengawasan (Timwas) terhadap...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG IBUKOTA NEGARA

Upaya pemindahan ibu kota Indonesia dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pada 26 Agustus...

  • 06 Juli 2020
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3...

  • 06 Juli 2020
ANGGARAN COVID-19

Pandemi Covid-19 berdampak ke seluruh aspek kehidupan di dunia. Pemerintah Indonesia menuangkan beberapa kebijakan terkait penyelamatan nasional dalam menghadapi pandemi. Anggaran penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) direncanakan dan disiapkan. DPR RI memberikan pengawasan dan pertimbangannya terkait anggaran yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Penyerapan Anggaran Kementerian dan Lembaga terkait...

  • 02 Juli 2020

Pimpinan

VAKSIN COVID-19

Pemberian vaksin Covid-19 merupakan salah satu cara pemerintah untuk membekali kekebalan tubuh masyarakat agar dapat kembali beraktivitas secara normal, termasuk dalam memulihkan ekonomi dengan mobilitas yang terkendali. Dikutip dari pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada situs Setkab, hingga tanggal 9 Mei 2021, cakupan vaksinasi telah mencapai sekitar 22 juta dosis...

  • 23 Juli 2021

Badan Legislasi

RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pembentukan dan penyusunan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pengadilan Tinggi di beberapa Provinsi. Dalam rapat plenonya, Baleg sepakat terhadap ketiga RUU untuk dapat masuk ke tahap berikutnya.   Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa urgensi ketiga RUU tersebut untuk menjawab tantangan pemerataan akses...

  • 22 Juli 2021
PROSES RANCANGAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA

Pada Hari Senin, 19 Juli 2021 Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 yang merujuk pada perubahan kedia atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.  Alasan dilakukan perubahan UU tersebut diantaranya (1)bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat; (2)...

  • 21 Juli 2021
RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Rancangan Undang-Undang tentang Kenghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS adalah salah satu rancangan undang-undang yang masuk program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2021 dan prolegnas 2021-2024. RUU PKS tidak hanya mengatur tentang hukum acara dan sanksi pidana mengenai kekerasan seksual, tetapi lebih banyak mengatur tentang manfaat bagi korban kekerasan seksual. RUU...

  • 21 Juli 2021
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Rancangan Undang-Undang  tentang  Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah diusulkan pemerintah pada tanggal 17 Desember 2019 Usulan revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  telah lolos dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Diharapkan dengan adanya perubahan rancangan...

  • 28 Juni 2021
RUU SISTEM PENGUPAHAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya...

  • 14 Juli 2020
RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

PENGERTIAN Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.   EFEK SAMPING   Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping ganggguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO...

  • 09 Juli 2020
RUU APARATUR SIPIL NEGARA

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipildan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea...

  • 08 Juli 2020
RUU PROFESI PSIKOLOGI

Psikolog (bahasa Inggris: psychologist) secara umum adalah seorang ahli psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Namun di Indonesia, psikolog secara khusus merujuk pada seorang praktisi psikologi yang telah menempuh pendidikan profesi psikologi. Seorang ahli psikologi yang tidak menempuh pendidikan profesi psikologi disebut ilmuwan psikologi. Psikolog di Indonesia tergabung dalam organisasi profesi bernama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), memiliki Sertifikat...

  • 07 Juli 2020
RUU TENTANG PEMBINAAN HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan...

  • 01 Juli 2020

Badan Anggaran

VAKSIN COVID-19

Pemberian vaksin Covid-19 merupakan salah satu cara pemerintah untuk membekali kekebalan tubuh masyarakat agar dapat kembali beraktivitas secara normal, termasuk dalam memulihkan ekonomi dengan mobilitas yang terkendali. Dikutip dari pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada situs Setkab, hingga tanggal 9 Mei 2021, cakupan vaksinasi telah mencapai sekitar 22 juta dosis...

  • 23 Juli 2021
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagai bagian krusial dari penanganan...

  • 07 Juli 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2021

Rencana kerja anggaran pemerintah (RKAP) 2021 yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial ekonomi memuat 7 prioritas nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan 7 prioritas tersebut merupakan 7 agenda pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menegah nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas itu meliputi penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental...

  • 07 Juli 2020
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

Pemerintah tengah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang merupakan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2021 mendatang. Secara garis besar, KEM-PPKF ini mencakup tiga hal utama. Pertama, kerangka ekonomi makro yang berisi perkembangan serta proyeksi ekonomi, baik di tingkat global maupun domestik. Termasuk sasaran dan...

  • 06 Juli 2020

Badan Kerja Sama Antar Parlemen

KUDETA MYANMAR

Pihak militer Myanmar saat ini telah mengumumkan keadaan darurat di negara itu selama setahun. Militer merebut kendali pada 1 Februari setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi memenangkan pemilu. Melansir dari BBC, pihak angkatan bersenjata yang mendukung oposisi, menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai...

  • 23 Maret 2021
ANEKSASI TEPI BARAT ISRAEL

Ruang Lingkup Aneksasi atau penggabungan atau pencaplokan adalah memasukkan suatu wilayah tertentu ke dalam unit politik yang sudah ada, seperti negara, negara bagian atau kota. Aneksasi juga berarti penggabungan dua hal, biasanya hal yang lebih kecil melekat pada sesuatu yang lebih besar. Sejumlah negara memperluas kekuasaan politik mereka melalui aneksasi historis, meskipun PBB tidak lagi mengakui aneksasi sebagai alat politik yang sah. Aneksasi tidak seperti penyerahan...

  • 30 Juli 2020
ISU PALESTINA

Konflik antara Israel dan Palestina ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Bermula sejak kaum Yahudi yang menyebar di berbagai negara kembali dan berkumpul ke wilayah Palestina yang kini bernama Israel. Sejak negara Israel berdiri pada 14 Mei 1948, wilayah Palestina khususnya Jalur Gaza terus bergolak. Wilayah seluas 365 kilometer persegi ini...

  • 23 Juli 2020
DIPLOMASI COVID-19

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sebagai pelaksana fungsi diplomasi parlemen lembaga DPR membangun kerjasama strategis terkait tata kelola kesehatan di Asia Pasifik. Parlemen berperan untuk melakukan aksi nyata secara global dalam penanggulangan pandemi virus Corona (Covid-19) yang saat ini telah menjadi krisis kesehatan global. Covid-19 merupakan masalah internasional...

  • 06 Juli 2020

Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan

INDONESIA - CHINA: KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia telah menyerukan agar pihak-pihak yang terlibat ketegangan di Laut China Selatan untuk saling menarik diri dan menjaga stabilitas dan perdamaian. Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama di kawasan. Hal itu disampaikan Retno saat dirinya menghadiri pertemuan Informal ASEAN Ministerial Meeting,...

  • 21 Juli 2020

Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat

PENGAWASAN COVID-19

Pandemi Covid-19 membawa banyak permasalahan di dunia termasuk Indonesia. Karena itu, semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengatasinya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI sebagai wakil rakyat dalam lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah turut berperan aktif dengan membentuk Tim Pengawasan (Timwas) terhadap...

  • 06 Juli 2020
ANGGARAN COVID-19

Pandemi Covid-19 berdampak ke seluruh aspek kehidupan di dunia. Pemerintah Indonesia menuangkan beberapa kebijakan terkait penyelamatan nasional dalam menghadapi pandemi. Anggaran penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) direncanakan dan disiapkan. DPR RI memberikan pengawasan dan pertimbangannya terkait anggaran yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Penyerapan Anggaran Kementerian dan Lembaga terkait...

  • 02 Juli 2020

Hak Cipta © 2020
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi - Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI | Design by W3layouts