Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Ringkasan

Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) Indonesia mengatur pembangunan dan penyelenggaraan ibu kota baru, Nusantara, yang dibangun di Kalimantan Timur. Undang-undang tersebut disahkan untuk menetapkan ibu kota baru yang akan menunjukkan persatuan dan keragaman negara. Tujuan UU IKN adalah untuk membuat kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berteknologi maju dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup warganya.

Undang-undang tersebut direvisi pada tahun 2023 oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, yang membawa perubahan besar pada undang-undang awal tahun 2022, termasuk pembaharuan mekanisme pembiayaan dan peran Otoritas IKN dalam mengelola pembangunan ibu kota baru. Sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Nusantara pada tahun 2024, UU IKN dianggap sebagai langkah penting menuju pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Untuk memastikan pembangunan kota baru yang berkelanjutan dan inklusif, undang-undang memberikan kerangka kerja untuk perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan.
Dianggap sebagai faktor penting dalam pembangunan jangka panjang Indonesia, UU IKN diperkirakan akan berdampak besar pada infrastruktur, perekonomian, dan dinamika sosial. Ini juga dianggap sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap modernisasi dan kemajuan.
 

18 Jabatan kosong, otorita IKN keteteran

18 Jabatan Masih Kosong, Otorita IKN Keteteran

Agustus Tahun Depan Sudah Bisa Ditempati, Anggaran IKN Rp 37 Triliun

Hari-hari Menanti Putusan Sistem Pemilu, MK Sebaiknya Berhati-hati


Ibu Kota Negara: RP 23,9 Triliun untuk IKN, Infrastruktur Dominan

Infastruktur IKN digenjot demi tarik minat investor




KAWASAN IKN NUSANTARA, Hutan IKN Harusnya Hutan Masyarakat


Kunjungi IKN, 130 Pengusaha Singapura Diyakinkan untuk Berinvestasi

Menunggu Langkah Nyata Menjaga Keanekaragaman Hayati di IKN

Peluncuran Logo Nusantara Perkuat Ikhtiar Percepatan Pembangunan IKN


PEMBANGUNAN IKN, Mei 2023, Progres Pembangunan IKN Mencapai 29 Persen

Respons Masukan RUU Perubahan atas UU 3/2022 Tentang IKN | Topik: Hukum & Regulasi

Revisi UU IKN Disahkan, Puan: Langkah Strategis Indonesia ke Arah Kemajuan

Revisi UU IKN Resmi Disahkan di Rapat Paripurna DPR

Revisi UU IKN Sepakat Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

Revisi UU IKN Utamakan Jaga Kawasan dan Lingkungan Ibu Kota Negara

Serius berinvestasi, pebisnis Jepang kunjungi proyek IKN


Website Resmi Ibu Kota Negara Nusantara

Lain-lain  

https://ikn.go.id/ Dokumen tersedia di Perpustakaan

RUU tentang Ibukota Negara

Legislasi  

https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368 Dokumen tersedia di Perpustakaan

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA

Ibu Kota Negara

JDIH  

Unduh

https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1791 Dokumen tersedia di Perpustakaan


Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Hak Cipta © 2020
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi - Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI | Design by W3layouts