RUU DAERAH KEPULAUAN

Ringkasan

RUU Daerah Kepulauan menjadi satu-satunya RUU yang diusulkan DPD yang masuk Prolegnas 2020. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai penginisiasi. RUU ini dinilai penting untuk mendukung pengembangan wilayah kepulauan

Mulai Masa Sidang, DPR akan Fokus Selesaikan 4 RUU

Anggota DPR Harap RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan

Baleg Minta Masukan Akademisi Terkait RUU Daerah Kepulauan

Baleg Minta Masukan Akademisi Terkait RUU Daerah Kepulauan

Baleg Undang Pakar Terkait RUU Daerah Kepulauan

DPR dan Pemerintah Susun DIM RUU Daerah Kepulauan

DPR dan Pemerintah Susun DIM RUU Daerah Kepulauan

DPR Janji Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan

DPR Segera Tuntaskan RUU Daerah Kepulauan

DPR Terima Draf RUU Daerah Kepulauan dari DPD

DPR Tetapkan Pimpinan Pansus RUU Daerah Kepulauan 04-09-2018 / PIMPINAN

F-PDI Perjuangan Dukung Penuh RUU Daerah Kepulauan

Fahri Hamzah Dorong Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Tuntas Sebulan

Fahri Hamzah Targetkan RUU Daerah Kepulauan Segera Selesai

Fraksi Gerindra Tegaskan Perlu Pembahasan Beberapa Pasal RUU Daerah Kepulauan

Fraksi Golkar Apresiasi Inisiasi DPD atas RUU Daerah Kepulauan

Fraksi Partai Demokrat Apresiasi Positif RUU Daerah Kepulauan

Masyarakat Maluku Harapkan RUU Daerah Kepulauan


Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi di Maluku Utara

Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi Masyarakat Babel

Pansus RUU Daerah Kepulauan Terima Masukan dari Pemprov Sultra

Paripurna DPR Umumkan Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan

Paripurna DPR Umumkan Daftar Keanggotaan Pansus RUU Daerah Kepulauan

Pemda NTT Minta DPR Bahas RUU Daerah Kepulauan

Pemerintah Minta Waktu Konsolidasi Pansus RUU Daerah Kepulauan

Peran Komunikasi Patut Dibahas dalam RUU Daerah Kepulauan

RUU Daerah Kepulauan Diharap Percepat Pembangunan Daerah Berbasis Pulau

RUU Daerah Kepulauan Diharap Segera Tuntas

RUU Daerah Kepulauan Ingin Hapus Ketimpangan

RUU Daerah Kepulauan Mendorong Kemajuan Daerah

RUU Daerah Kepulauan Mengatur Secara Komprehensif

RUU Daerah Kepulauan Mengatur Secara Komprehensif

RUU Daerah Kepulauan Minimalisir Kesenjangan Pembangunan


RUU Daerah Kepulauan Perlu Pendalaman Lebih Jauh

RUU Daerah Kepulauan Seirama dengan Tol Laut

Tujuh Gubernur Beri Masukan RUU Daerah Kepulauan

Warga Kepulauan Tunggu RUU Daerah Kepulauan

Analisa Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mendukung Perkembangan Sektor Industri

Penerapan Klaster Industri Pada Kawasan Batam,Bintan Dan Karimun Di Provinsi Kepulauan Riau

Peran Pemerintah Dan Kebijakan Perdagangan Bebas Di Provinsi Kepulauan Riau

Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia: Desa Mapur, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau

Kajian Desentralisasi Asimetris Dan Otonomi Khusus Di Indonesia : Studi Kasus Provinsi Bali Dan Provinsi Kepulauan Riau

Masalah Negara Kepulauan Di Era Globalisasi

Pelestarian Terumbu Karang Berbasis Masyarakat : Suatu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Pembangunan Daerah Kepulauan:Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau Dan Provinsi Maluku Utara

Pembangunan Wilayah: Kelautan - Maritim, Kepulauan, Wilayah-Wilayah Terisolasi, Tertinggal, Perbatasan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil, Ekonomi Archipelago Dan Kawasan Semeja

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Di Daerah Kepulauan : Perspektif Kesejahteraan Sosial

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia

Program Rehabilitasi Dan Pengelolaan Terumbu Karang Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan : Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat

Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia Dan Hak Lintas Kapal Asing

Hak Cipta © 2020
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi - Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI | Design by W3layouts