PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Ringkasan

Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pertanggungjawaban keuangan negara.

Pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir tahun anggaran itu yang melakukan pertanggungjawaban yaitu kepala kantor atau instansi kepada atasan dan kepada pejabat yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban keuangan Negara setelah akhir tahun anggaran yaitu pertanggungjawaban dengan cara melalui lembaga peradilan, yaitu adanya kerugian keuangan Negara yang harus di pertanggungjawabkan di pengadilan yang bersangkutan yaitu pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan umum yang menangani kasus kerugian negara

 

Sumber :  http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11846/8000

EKONOM: REVISI UU KEUANGAN NEGARA HARUS JADI JALAN TERAKHIR

KEUANGAN NEGARA: AKUNTABILITAS BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN NEGARA: BPK BENTUK UNIT KHUSUS INVESTIGASI

KEUANGAN NEGARA: PENGAMPUNAN PAJAK MULAI EFEKTIF SETELAH LEBARAN

OPINI: UTANG PEMERINTAH & PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA


PDIP DUKUNG PERPPU KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA


BEBERAPA PERMASALAHAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA


LEMBAGA SWADANA SEBAGAI MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MELALUI MEKANISME CHECKS AND BALANCES SYSTEM

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA PADA AKHIR DAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA WAKTU SEKARANG DAN YANG AKAN DATANG

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: STUDI KASUS EMPAT TAHUN ANGGARAN (2015-2018)

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT - DAERAH : ELEMEN-ELEMEN PENTING HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT - DAERAH


KAJIAN SEPUTAR PROBLEMATIKA KEUANGAN NEGARA, ASET NEGARA, DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA: PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MELALUI AUDITOR INTERNAL DAN EKSTERNAL SERTA DPR

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KEUANGAN NEGARA

PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA 2004



DANA ALOKASI UMUM (DAU): IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHAN / SEPTEMBER 2018

LAPSING KINERJA TAHUN 2019 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2020


LAPSING PEMBAHASAN EVALUASI KINERJA 2019 DAN RENCANA KERJA 2020



RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI XI DPR RI PEMBAHASAN RKAKL TAHUN 2020

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI XI DPR RI PEMBAHASAN PENYESUAIAN HASIL BADAN ANGGARAN RKAKL

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI XI DPR RI PEMBAHASAN PEREKONOMIAN 2019 DAN KINERJA LPEI TAHUN 2018 DAN RENCANA KERJA 2019.

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI XI DPR RI PEMBAHASAN RKAKL TAHUN 2020

RISALAH RAPAT KERJA PEMBAHASAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2019 DAN RKT 2020

RISALAH RAPAT KERJA PEMBAHASAN REALISASI APBN 2019 DAN OUTLOOK 2020 (LANJUTAN)

RISALAH RAPAT KERJA/ RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI XI DPR RI PENGAMBILAN KEPUTUSAN RKAKL 2020




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1956 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA NEGARA DENGAN DAERAH-DAERAH, YANG BERHAK MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI

UU NO 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Hak Cipta © 2020
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi - Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI | Design by W3layouts