ETNIS MUSLIM ROHINGYA

Ringkasan

Tragedi kemanusiaan terus berlangsung di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Genosida terhadap etnis Rohingya kembali dilakukan oleh pihak militer Myanmar. Pada akhir Agustus 2017, sedikitnya 1.000 orang tewas dan lebih dari 313.0000 warga Rohingya mengungsi keluar dari Rakhine. Masyarakat internasional mengecam Pemerintah Myanmar dan penerima Nobel Perdamaian asal Myanmar Aung San Suu Kyi yang terkesan membiarkan tragedi itu terjadi. Indonesia tidak dapat berdiam diri melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine karena hal tersebut telah mengundang reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan dapat berdampak bagi perdamaian dan keamanan kawasan Asia Tenggara. DPR perlu terus mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam upaya mencari penyelesaian damai bagi isu Rohingya.

 

Sumber kutipan http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-17-I-P3DI-September-2017-179.pdf?1595643482


DPR DORONG SOLUSI POLITIK PERMANEN UNTUK ROHINGYA



DPR-RI : KASUS ROHINGYA MOMEN BAGI ASEAN & AIPA UNTUK MEREFORMASI DIRI




MAYORITAS PARLEMEN DUNIA DUKUNG PARLEMEN INDONESIA TENTANG RESOLUSI ROHINGYA

PIDATO DI SIDANG IPU - BAMSOET BICARA MASALAH MIGRASI DAN PENGUNGSI





PERANAN UNHCR TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH INDONESIA



TANTANGAN ORANG ROHINGYA MYANMAR: MENGHADAPI SATU MINORITAS TERANIAYA DAN IMPLIKASI UNTUK KEAMANAN NASIONAL DAN REGIONAL


PENJELASAN ATAS UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)

PERATURAN DIRJEN IMIGRASI NO IMI-0352.GR.02. 07 TENTANG PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI PENCARI SUAKA ATAU PENGUNGSI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI

PROSES PEMBAHASAN TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Hak Cipta © 2020
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi - Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI | Design by W3layouts