RUU TENTANG SISTEM PERPOSAN DAN LOGISTIK NASIONAL

Ringkasan

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Penyelenggara Pos telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pos yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos perlu didukung sarana angkutan yang meliputi angkutan laut, darat, dan udara untuk umum. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos diatur tentang Asas dan Tujuan; Penyelenggaraan Pos; Prangko dan Kode Pos; Hak dan Kewajiban; Pemeriksaan Kiriman; Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos; Penyidikan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Pidana.

Unifikasi regulasi logistik melalui pembentukan Undang-Undang (UU) Logistik merupakan amanat Peraturan Presiden No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

Visi Logistik Indonesia 2025 dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Sistem Logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat (locally integrated, globally connected for national competitiveness and social welfare)”.

Misi dari Sistem Logistik Nasional adalah:

1. Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional di pasar domestik, regional, dan global.

2. Membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai dengan hub pelabuhan internasional melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan sebagaimana diuraikan diatas, pengembangan Sistem Logistik Nasional bertumpu pada 6 (enam) faktor penggerak utama yang saling terkait, yaitu:

1. Komoditas Penggerak Utama;

2. Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik;

3. Infrastruktur Transportasi;

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi;

5. Manajemen Sumber Daya Manusia;

6. Regulasi dan Kebijakan. 

Sumber Kutipan: http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_38.pdf

Analisis Tingkat Prioritas Atribut Kualitas Layanan Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Logistik

Dukungan Transportasi Logistik dan Daya Saing Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Hubungan Infrastruktur Transportasi dan Biaya Logistik




Model Peningkatan Kinerja Sistem Logistik yang Efektif dan Efisien

Pemetaan Sistem Informasi Manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia

Pengembangan Indikator Logistik untuk Wilayah Kepulauan

Pengembangan Sistem Logistik yang Efisien dan Efektif dengan Pendekatan Supply Chain Management

Peran Perkeretaapian dalam Menunjang Sistem Logistik Nasional



Designing & Managing The Supply Chain

Himpunan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Tahun 1988/1989 Rapat Ke-22 Tentang RUU Telekomunikasi

Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi

Keamanan dan Jaminan Hak Pemda di Bidang Telekomunikasi




Produktivitas & Efisiensi Supply Chain Management



Strategi Manajemen Pembelian dan Supply Chain


Supply Chain Redesign: Transforming Supply Chains Into Integrated Value Systems



KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 168 TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PENDAFTARAN BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA NASIONAL KEPADA PT KRAKATAU ARGO LOGISTICS UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN MULTIMODA DI NEGARA ANGGGOTA ASEAN

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA


PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 06 TAHUN 2009

Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.04//2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2_8 /PMK.04/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 272/PMK.04/2015 TENTANG PUSAT LOGISTIK BERIKAT

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 22 September 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal


Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08 /PER/M.KOMINFO/03/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pos Market Surveillance

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/Per/M.Kominfo/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang FORMULA TARIF LAYANAN POS KOMERSIAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG POS


DAYA SAING - Biaya Logistik Indonesia Masih Tinggi

DISTRIBUSI - BUMN Dorong Perbaikan Sistem Logistik

INDUSTRI - Pemerintah Dorong Pusat Logistik Berikat

JOKOWI MINTA PLATFORM TUNGGAL: ONGKOS LOGISTIK MAHAL



Logistik Nasional - UU Sislognas Dinilai Mutlak

OMNIBUS LAW - RUU CIPTA KERJA MINIM MENGATUR SEKTOR LOGISTIK

Paket Kebijakan Ekonomi Ke-15 Perbaiki Daya Saing Logistik


PERINDUSTRIAN - Bisnis Transportasi dan Logistik Prospektif

Sistem Logistik Nasional - Pembentukan UU Tak Mendesak



Hak Cipta © 2020
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi - Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI | Design by W3layouts