RUU TENTANG KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN (OMNIBUS LAW)

Ringkasan

RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hasil Evaluasi yang Telah Disepakati dalam Rapat Paripurna DPR (16 Juli 2020)

Tahap : Terdaftar

Pengusul : Pemerintah

OMNIBUS LAW adalah Undang Undang yang bersifat sapu jagat untuk memangkas beberapa Undang Undang sekaligus , mengatasi tumpang tindihnya peraturan,merampingkan regulasi dari segi jumlah,menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

Berdasarkan draf RUU Omnibus Law Perpajakan terdapat 23 pasal yang diatur untuk menyokong investasi dan penguatan perpajakan yakni :

Pasal 1, berisi gambaran umum dan latar belakang RUU Omnibus Law Perpajakan.

Pasal 2, mengatur tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk lima hal, yakni meningkatkan pendanaan investasi, menjamin keberlangsungan usaha dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri, mendorong sektor prioritas skala nasional, dan meningkatkan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dalam rangka penguatan perekonomian.

Pasal 3, tentang penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan?dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Pasal 4, terkait perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri.

Pasal 5, soal pengaturan tarif PPh atas bunga.

Pasal 6 mengenai pengaturan pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi

Pasal 7 membahas pengaturan pengkreditan pajak masukan

Pasal 8 soal pengaturan mengenai sanksi administratif

Pasal 9 terkait sanksi administratif berupa bunga

Pasal 10 tentang pengaturan mengenai sanksi administratif berupa denda

Pasal 11 tentang pengaturan pengenaan bunga     

Pasal 12 yakni pengaturan mengenai imbalan bunga

Pasal 13 meliputi pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan

Pasal 14 soal perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Pasal 15 tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE.

Pasal 16 tentang pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri

Pasal 17 tentang pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan.

Pasal 18 tentang pengaturan mengenai pajak daerah

Pasal 19 mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku untuk Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan sejak undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 20 mengatur peraturan pelaksana pada saat undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 21 mengatur pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fasilitas PPh yang ditetapkan sebelum berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 22 menjabarkan perubahan atas aturan lama Pasal 23 menetapkan undang-undang ini mulai berlaku

Ada 9 Undang Undang yang dirangkum dalam Omnibus Law Perpajakan yakni :

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

2. UU Pajak Penghasilan (PPh)

3. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

4. UU Kepabeanan

5. UU Cukai

6. UU Informasi dan Transaksi Elektronik

7. UU Penanaman Modal

8. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

9. UU Pemerintah Daerah

Sumber kutipan https://peraturanpajak.com/2020/02/18/download-ruu-omnibus-law-perpajakan-ruu-ketentuan-dan-fasilitas-perpajakan/

 



KETENTUAN TARIF BARU PPH PASAL 25: NAVIGASI PERPAJAKAN

REVISI UU KUP MENCAKUP PERLUASAN KETENTUAN PERMINTAAN INFORMASI PERPAJAKAN


RUU PERPAJAKAN BARU: PEMERINTAH PANGKAS PPH BADAN, HAPUS PPH DIVIDEN, TURUNKAN DENDA PAJAK

SOAL RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN, INI KOMENTAR ANGGOTA DPR: REFORMASI PERPAJAKAN

TUNTASKAN REVISI UU KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN


ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN INSENTIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ASAS “DAPAT DILAKSANAKAN” DALAM PERATURAN PERPAJAKAN

DESENTRALISASI KEBIJAKAN FISKAL : DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN PUSAT DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DI DAERAH


PENGATURAN PERPAJAKAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM PAJAK INDONESIA

PENYAMAAN PERSEPSI DAN KERJASAMA DALAM PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DAN PERANNYA DALAM MEMPERKUAT FUNGSI BUDGETAIR PERPAJAKAN





REFORMASI: MENUJU TERWUJUDNYA KEADILAN DAN KESETARAAN PERPAJAKAN

DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2010 JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NO. 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016 DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

PROSES PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

PROSES PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PROSES PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007



RUU TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK


RUU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RUU TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


RUU TENTANG PERUBHAAN ATAS UU NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

UNDANG-UNDANG R EPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH



Hak Cipta © 2020
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi - Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI | Design by W3layouts