Pengawasan

KEPUTUSAN MK TERKAIT PILPRES 2024

Diposting oleh Widya Chalid, S.H.    pada 21 Mei 2024   

Pada tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa (PHPU) Pilpres (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), ada dissenting opinion (beda pendapat)”. Demikian disampaikan oleh Moh. Mahfud MD yang merupakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 03 sekaligus Pemohon Perkara Nomor 2/PHP.PRES-XXII/2024 tersebut. Pernyataan ini disampaikan Mahfud usai menghadiri sidang...

Detail

SCREENING KESEHATAN JAMAAH HAJI INDONESIA 2024

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 21 Mei 2024   

Pemeriksaan kesehatan jamaah haji 2024, yang dikenal sebagai istithaah, dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan jemaah haji selama ibadah haji. Istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kesiapan dan kelaikan...

Detail

RENCANA KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 12 PERSEN

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 16 Mei 2024   

Pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2025 menjadi 12 persen. Kenaikan PPN ini merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan diharapkan meningkatkan pendapatan negara serta membantu dalam pengelolaan keuangan nasional. “Berdasarkan Undang Undang No. 7...

Detail

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU)

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 01 Nopember 2023   

Komisi II DPR RI dan KPU RI menyepakati Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum...

Detail

BENCANA KARHUTLA

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 24 Oktober 2023   

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat El Nino hanya memiliki 22 helikopter water bombing. Sebanyak 22 helikopter water bombing itu harus dipakai untuk karhutla secara bergantian di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat kerja anggaran Komisi VIII di kompleks parlemen,...

Detail

PULAU REMPANG

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 24 September 2023   

Pulau Rempang memiliki luas wilayah 16.583 hektar. Pulau itu terdiri dari dua kelurahan, yakni Rempang Cate dan Sembulang. Keduanya masuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 7.512 jiwa yang tinggal di pulau Rempang.  Tokoh warga Pulau Rempang, Gerisman Ahmad mengatakan, di...

Detail

USULAN PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 28 Juli 2023   

 Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pada Rabu (15/2/2023). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 15/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Eliadi Hulu, warga Desa Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Pasal 39 ayat (1) UU Desa menyatakan, “Kepala Desa memegang jabatan selama...

Detail

KRL (KERETA REL LISTRIK): KENAIKAN TARIF DAN IMPOR GERBONG

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 02 Mei 2023   

Pemerintah merencanakan kenaikan tarif KRL Commuter Line pada tahun 2023 menjadi Rp 5.000 per 25 kilometer pertama dan untuk tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tetap Rp 1.000. Tarif tidak naik hingga akhir tahun Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, memastikan bahwa tarif KRL Jabodetabek tidak akan mengalami penyesuaian hingga akhir tahun...

Detail

KESIAPAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI MUDIK LEBARAN 2023

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 28 April 2023   

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi mudik Lebaran tahun 2023 di Jakarta, Selasa (4/4/2023). Turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsekal...

Detail

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 11 April 2023   

Pengertian dan Dasar Hukum Impor Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean, yaitu Wialayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen, dan di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Secara sederhana, impor dapat dipahami...

Detail

PERPPU CIPTA KERJA

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 24 Januari 2023   

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 (antaranews.com, 10/1/2023). Pemerintah mengklaim Perppu Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11...

Detail

Pengawasan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB)

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 22 Nopember 2022   

Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan generasi terbaru CR400AF. Memiliki panjang trase 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki  empat stasiun pemberhentian Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar dengan satu depo yang berlokasi di Tegalluar. Setiap stasiun akan terintegrasi dengan moda transportasi massal di setiap wilayah. Pembangunannya dilakukan secara...

Detail

MIGRASI SIARAN TELEVISI ANALOG KE DIGITAL

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 16 Nopember 2022   

Analog Switch Off (ASO) atau migrasi siaran televisi analog ke digital merupakan proses peralihan teknologi penyiaran dari televisi analog yang dikonversikan menjadi siaran televisi digital. Siaran televisi analog secara bertahap akan ditiadakan dan beralih menjadi siaran televisi digital. Bagi televisi yang belum memiliki saluran penerimaan digital, pada televisi analog hanya perlu...

Detail

PENGAWASAN IMPLEMENTASI UU NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 20 Oktober 2022   

Paradigma lama pengelolaan sampah dengan pendekatan penanganan akhir yaitu “kumpul – angkut – buang” ke TPA sampah sudah saatnya ditinggalkan. Paradigma baru sesuai Undang – Undang No 18/2008, memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk kompos, energi, bahan bangunan maupun sebagai bahan baku industri, sedangkan yang...

Detail

PEMBERLAKUAN PPN 11 PERSEN

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 17 Maret 2022   

Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen masih dalam batas normal dan tidak akan timbulkan gejolak sosial di masyarakat. Menurutnya, rencana itu sudah sesuai melalui pertimbangan dan keputusan bersama DPR RI dan pemerintah. “Rencana kenaikan itu sudah sesuai dengan UU...

Detail

LAYANAN INFO BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 29 Juli 2021   

Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yaitu memberikan layanan operasional dengan produk informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Layanan informasi tersebut diperlukan untuk mendukung kepentingan di 12 sektor pembangunan yaitu transportasi, pertanian dan kehutanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan, konstruksi,...

Detail

UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 22 Juli 2021   

salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik...

Detail

EKSPOR BENIH LOBSTER

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 18 Desember 2020   

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari. Edhy ditangkap terkait dugaan korupsi dalam kasus ekspor benih lobster Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Charles Meikyansyah menceritakan, pada saat pembahasan kebijakan tersebut, Komisi IV terbagi menjadi dua kubu, yakni pihak...

Detail

KASUS BERAS BERCAMPUR PLASTIK

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 04 Nopember 2020   

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Purwakarta menyelesaikan penemuan kasus biji plastik di dalam karung beras bantuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pendamping keluarga harapan (PKH). Hal itu disampaikan Dedi ketika mendatangi Kejaksaan Negeri Purwakarta, Kamis (1/10/2020). "Karena kasus ini sudah ditangani Kejari...

Detail

KONSEP AGROSILVOFISHERY UNTUK PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 15 Oktober 2020   

PERLINDUNGAN dan pengelolaan ekosistem gambut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 71/2014 yang direvisi menjadi PP 57/2016. PP tersebut menandai babak baru pengelolaan ekosistem gambut berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk melindungi ekosistem gambut yang rapuh dan mudah rusak. Pengelolaan berbasis KHG sebenarnya bukan hal baru karena gagasan pengelolaan gambut...

Detail

PENGADAAN ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 07 Oktober 2020   

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuat terobosan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas di daerah sentra produksi guna mewujudkan swasembada pangan khususnya beras. Di antaranya melalui penyediaan benih unggul, pupuk hayati dan penyediaan pupuk unggul lainnya dan perbaikan jaringan irigasi serta mekanisasi pertanian. Anggota Komisi IV DPR RI, Charles Meikyansah menilai penyediaan...

Detail

KETAHANAN PANGAN INDONESIA

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 06 Oktober 2020   

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi...

Detail

PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 16 September 2020   

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah. Dana BOS bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Namun, sebenarnya ada jenis-jenis Dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah, antara lain, BOS Reguler, BOS...

Detail

RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 11 September 2020   

Diusulkan Pada : 17 Desember 2019 Awalnya, RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Belakangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan perlindungan kiai dan guru mengaji masuk dalam substansi rancangan undang-undang ini. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU...

Detail

PROGRAM KARTU PRAKERJA

Diposting oleh Rosidah, A.Md., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Indira Nadya Paramitha, S.Hum.    pada 29 Juli 2020   

Kartu prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu tersebut dipromosikan oleh Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, bersama dengan KIP Kuliah dan Kartu sembako murah. Sebagai contoh, dalam sebuah kampanye Pemilu 2019 lalu di Senayan, 10 Maret 2019, ia akan menjalankan...

Detail

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 21 Juli 2020   

Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir tahun anggaran itu yang melakukan pertanggungjawaban yaitu kepala kantor atau instansi kepada atasan dan kepada pejabat yang...

Detail

REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI

Diposting oleh Mustika Wati, S.Sos., M.Hum.    pada 18 Juli 2020   

Inti kekuatan daya saing sebuah bangsa terletak pada manusianya. Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus menerus berkembang. Dengan demikian, dunia pendidikan juga harus mengikuti perubahan zaman.  Tidak ada jalan lain, revitalisasi...

Detail

PENGAWASAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 14 Juli 2020   

Mengenai ketentuan atau syarat penetapan bencana nasional menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diantaranya : Pada Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator meliputi; jumlah korban; kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah...

Detail

PANJA JIWASRAYA

Diposting oleh Widya Chalid, S.H.    pada 09 Juli 2020   

DPR sangat prihatin terhadap kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya yang berbuntut pada kerugian uang negara hingga puluhan trilyun rupiah. Demi mendapat kejelasan dan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh  DPR, maka 3 komisi yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya ini membentuk panitia kerja. Ketiga komisi tersebut adalah Komisi III, Komisi VI,...

Detail

PENGAWASAN SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Diposting oleh Widya Chalid, S.H.    pada 08 Juli 2020   

Sistem pembelajaran jarak jauh, yang berjalan hampir tiga bulan terakhir, kemungkinan besar akan tetap dilanjutkan saat tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2020. Pilihan ini lebih aman bagi semua warga sekolah, terutama di zona merah dengan kasus infeksi Covid-19 tinggi. ...

Detail

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 08 Juli 2020   

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah meminta persetujuan Komisi VIII DPR agar nilai manfaat dana haji 2020 bisa dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Komisi VIII menyetujui usulan tersebut sebagai berikut: penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 termasuk akumulasi nilai manfaat dan efisiensi biaya operasional BPIH untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun berikutnya, Juga adanya...

Detail

PENGAWASAN COVID-19

Diposting oleh Mustika Wati, S.Sos., M.Hum., Desti Ariesti Rohim, S.Sos.    pada 06 Juli 2020   

Pandemi Covid-19 membawa banyak permasalahan di dunia termasuk Indonesia. Karena itu, semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengatasinya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI sebagai wakil rakyat dalam lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah turut berperan aktif dengan membentuk Tim Pengawasan (Timwas) terhadap...

Detail

PENGAWASAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Diposting oleh Mustika Wati, S.Sos., M.Hum., Desti Ariesti Rohim, S.Sos.    pada 06 Juli 2020   

UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan kebutuhan mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia yang berjumlah 4,2 juta (Data Survei ILO dan Universitas Indonesia, 2015). Pengawasan DPR terhadap kebijakan seputar Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang meliputi pemenuhan unsur upah, penyelesaian pekerjaan, hak-hak normatif dan perlindungan terhadap PRT dilakukan...

Detail

PENGAWASAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Diposting oleh Mustika Wati, S.Sos., M.Hum., Desti Ariesti Rohim, S.Sos.    pada 04 Juli 2020   

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi,...

Detail

Hak Cipta © 2020
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi - Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI | Design by W3layouts