Legislasi

RUU TENTANG IBU KOTA NEGARA

Diposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos.    pada 17 Januari 2022   

         RUU IKN menjadi salah satu prioritas di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Pemerintah menargetkan akan memulai pemindahan ibu kota negara pada semester I/2024, sebagai tahap pertama. Selanjutnya, tahap kedua akan dilaksanakan selama 2024-2029. Dalam membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan pemerintah...

Detail

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 17 Januari 2022   

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menjadi Undang-Undang. Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dilakukan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 26 September 2019. "Apakah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang...

Detail

RUU TENTANG DESAIN INDUSTRI

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 10 Januari 2022   

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus meningkatkan daya saing industri di Indonesia agar mampu kompetitif baik di lingkup pasar nasional maupun internasional. Hal ini diimplementasikan melalui lanjutan pembahasan Rancangan Undang-undangan (RUU) Desain Industri oleh pemerintah dan DPR RI. Seluruh fraksi di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat untuk melanjutkan RUU Desain Industri dengan...

Detail

RUU IBUKOTA NEGARA

Diposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.    pada 22 Juli 2021   

Surpres RUU Ibu Kota Baru Belum Diserahkan ke DPR, Ini alasannya menurut Istana Kompas.com - 16/06/2021, 16:31 WIB Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyampaikan alasan mengapa Presiden Joko Widodo belum menyampaikan surat presiden (surpres) rancangan undang-undang ibu kota negara...

Detail

RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

Diposting oleh Yat Afiatna Sisyadi    pada 22 Juli 2021   

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pembentukan dan penyusunan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pengadilan Tinggi di beberapa Provinsi. Dalam rapat plenonya, Baleg sepakat terhadap ketiga RUU untuk dapat masuk ke tahap berikutnya.   Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa urgensi ketiga RUU tersebut untuk menjawab tantangan pemerataan akses...

Detail

PROSES RANCANGAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA

Diposting oleh Widya Chalid, S.H.    pada 21 Juli 2021   

Pada Hari Senin, 19 Juli 2021 Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 yang merujuk pada perubahan kedia atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.  Alasan dilakukan perubahan UU tersebut diantaranya (1)bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat; (2)...

Detail

RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Diposting oleh Mustika Wati, S.Sos., M.Hum.    pada 21 Juli 2021   

Rancangan Undang-Undang tentang Kenghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS adalah salah satu rancangan undang-undang yang masuk program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2021 dan prolegnas 2021-2024. RUU PKS tidak hanya mengatur tentang hukum acara dan sanksi pidana mengenai kekerasan seksual, tetapi lebih banyak mengatur tentang manfaat bagi korban kekerasan seksual. RUU...

Detail

RUU TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI

Diposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.    pada 14 Juli 2021   

RUU Praktik Psikologi diyakini dapat tingkatkan kompetensi psikolog Sabtu, 13 Maret 2021 12:32 WIB Lemahnya kekuatan hukum ini salah satunya karena belum ada UU Praktik Psikologi di Indonesia   Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desy Ratnasari mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Praktik Psikologi dapat meningkatkan kompetensi psikolog di Tanah...

Detail

RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 11 Juli 2021   

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pembentukan dan penyusunan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pengadilan Tinggi di beberapa Provinsi. Dalam rapat plenonya, Baleg sepakat terhadap ketiga RUU untuk dapat masuk ke tahap berikutnya. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa urgensi ketiga RUU tersebut untuk menjawab tantangan pemerataan akses...

Detail

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Diposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos.    pada 28 Juni 2021   

Rancangan Undang-Undang  tentang  Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah diusulkan pemerintah pada tanggal 17 Desember 2019 Usulan revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  telah lolos dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Diharapkan dengan adanya perubahan rancangan...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 26 Maret 2021   

Untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya,...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 25 Maret 2021   

Revisi UU Kejaksaan merupakan sebuah hal yang penting karena Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi mulai dari United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC). "Ketentuan tersebut menjadi alasan perubahan UU Kejaksaan, utamanya hal-hal yang berkaitan dengan independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan...

Detail

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 25 Maret 2021   

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR

Diposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum.    pada 24 Maret 2021   

Terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional....

Detail

RUU TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (OMNIBUS LAW)

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 23 Maret 2021   

Diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019 Disiapkan oleh Pemerintah Tahap Awal   PEMERINTAH telah menyelesaikan draf Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pengambil kebijakan tinggal menunggu kesiapan DPR untuk membahas RUU tersebut. RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diusulkan oleh pemerintah bersama DPR pada 17 Desember 2019 dan kemudian dirancang oleh pemerintah. RUU...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 23 Maret 2021   

INDONESIA saat ini dinilai dalam kondisi darurat keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus segera mengesahkan revisi Rancang-an Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi, kasus-kasus terkait konservasi keanekaragaman hayati belakangan semakin sulit ditanggulangi UU Konservasi Sumber Daya...

Detail

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

Diposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos.    pada 23 Maret 2021   

Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda “Burgerlik Recht” yang sumbernya pada Burgerlik Wetboek atau dalam bahasa Indonesia nya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).   Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Diposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Rosidah, A.Md., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 14 September 2020   

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum lainnya, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 14 September 2020   

Perencanaan pembangunan nasional menjadi biang dari berbagai permasalahan nasional. Tanpa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terintegrasi, Pembangunan Nasional hanyalah lelucon belaka. Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang...

Detail

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Diposting oleh Lusida Rismaria Sitompul    pada 14 September 2020   

Dikutip dari situs Kementerian Sosial Indonesia, PKH adalah Program Keluarga Harapan atau biasa disingkat PKH. Program ini secara langsung diberikan dari Pemerintah (Kementerian Sosial Republik Indonesia) untuk dana bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang berhak menerimanya yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH tersebut.  Sebagaimana yang...

Detail

RUU TENTANG KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN (OMNIBUS LAW)

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 14 September 2020   

RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hasil Evaluasi yang Telah Disepakati dalam Rapat Paripurna DPR (16 Juli 2020) Tahap : Terdaftar Pengusul : Pemerintah OMNIBUS LAW adalah Undang Undang yang bersifat sapu jagat untuk memangkas beberapa Undang Undang sekaligus , mengatasi tumpang tindihnya peraturan,merampingkan regulasi dari segi jumlah,menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan draf RUU...

Detail

RUU TENTANG JABATAN HAKIM

Diposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.    pada 04 September 2020   

Komisi III Usul RUU Kejaksaan dan RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas Prioritas 2020 Kompas.com - 30/06/2020, 17:58 WIB   Penulis Tsarina Maharani, Editor Kristian Erdianto   JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kejaksaan dan RUU tentang Jabatan Hakim masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Hal tersebut disampaikan...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum.    pada 04 September 2020   

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangisampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Di dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai prekursor....

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 27 Agustus 2020   

Landas Kontinen merupakan daerah di bawah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran laut tepi kontinen, sehingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dalam hal pinggiran luar tepi...

Detail

RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Diposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos.    pada 26 Agustus 2020   

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 23 Agustus 2020   

RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hasil Evaluasi yang Telah Disepakati dalam Rapat Paripurna DPR (16 Juli 2020) Tahap : Terdaftar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk yang bebas dan mandiri berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap...

Detail

RUU TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 20 Agustus 2020   

KOMISI X DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) dengan para pakar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri mengatakan, RUU SKN dibuat untuk merevisi UU SKN yang masih berlaku. Fikri mengungkapkan, pembahsan kali ini, yaitu mengenai...

Detail

RUU BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)

Diposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Rosidah, A.Md., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 19 Agustus 2020   

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Untuk mengoptimalkan peran Badan...

Detail

RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos., Yat Afiatna Sisyadi    pada 11 Agustus 2020   

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sebagai tentara rakyat, anggota  TNI berasal dari warga negara Indonesia; sebagai tentara pejuang, TNI berjuang menegakkan kedaulatan Negara...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Diposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.    pada 11 Agustus 2020   

Sistem Pendidikan Nasional KOMPAS.com - Berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pemerintah Negara Indonesia bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA METERAI

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 06 Agustus 2020   

RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hasil Evaluasi yang Telah Disepakati dalam Rapat Paripurna DPR (16 Juli 2020) Tahap Terdaftar Hasil Evaluasi Bea meterai merupakan pajak yang dikenakan pada dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai diantaranya adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat...

Detail

RUU OMNIBUS LAW (CIPTA LAPANGAN KERJA)

Diposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.    pada 03 Agustus 2020   

LAPORAN WORLD BANK World Bank: Omnibus Law Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Ekonomi Muhamad Wildan, Minggu, 2 Agustus 2020, 06.01 WIB   JAKARTA, DDTCNews - World Bank menilai terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia, berbanding terbalik dengan tujuan rancangan beleid tersebut yang hendak meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui...

Detail

TAPERA (TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT)

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum.    pada 30 Juli 2020   

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2020. Terbitnya PP tersebut menjadi landasan penting bagi Badan Pengelola ( BP) Tapera untuk segera beroperasi dengan tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA (BI)

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 29 Juli 2020   

RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2020 HASIL EVALUASI YANG TELAH DISEPAKATI DALAM RAPAT PARIPURNA DPR (16 JULI 2020) PENGUSUL : DPR   Bank Indonesia merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang mengemban fungsi sebagai bank sentral. Pelaksanaan fungsi dari suatu bank sentral memegang peranan yang sangat penting dan sangat menentukan dalam kehidupan perekonornian suatu negara. Demikian...

Detail

RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Diposting oleh Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 24 Juli 2020   

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi...

Detail

RUU EBT (ENERGI BARU DAN TERBARUKAN)

Diposting oleh Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 23 Juli 2020   

Energi terbarukan energi yang berasal dari "proses alam yang berkelanjutan", seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi. Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an, sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Dengan...

Detail

RUU SISTEM PENGUPAHAN

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos., Yat Afiatna Sisyadi    pada 14 Juli 2020   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya...

Detail

RUU PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Diposting oleh Lusida Rismaria Sitompul, Rosidah, A.Md.    pada 13 Juli 2020   

Rancangan undang-undang (RUU) tentang pengawasan obat dan makanan  masuk dalam pembahasan prolegnas 2020-2024. RUU ini sebetulnya sudah pernah dibahas pada periode 2014- 2019 namun tak kunjung selesai hingga saat ini. Dalam RUU tersebut, anggota komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menuturkan adanya RUU tersebut diharapkan bisa memperkuat posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan...

Detail

RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 09 Juli 2020   

PENGERTIAN Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.   EFEK SAMPING   Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping ganggguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO...

Detail

RUU APARATUR SIPIL NEGARA

Diposting oleh Yat Afiatna Sisyadi, Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 08 Juli 2020   

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipildan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea...

Detail

RUU DAERAH KEPULAUAN

Diposting oleh Widya Chalid, S.H.    pada 07 Juli 2020   

RUU Daerah Kepulauan menjadi satu-satunya RUU yang diusulkan DPD yang masuk Prolegnas 2020. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai penginisiasi. RUU ini dinilai penting untuk mendukung pengembangan wilayah kepulauan ...

Detail

RUU PROFESI PSIKOLOGI

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos., Yat Afiatna Sisyadi    pada 07 Juli 2020   

Psikolog (bahasa Inggris: psychologist) secara umum adalah seorang ahli psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Namun di Indonesia, psikolog secara khusus merujuk pada seorang praktisi psikologi yang telah menempuh pendidikan profesi psikologi. Seorang ahli psikologi yang tidak menempuh pendidikan profesi psikologi disebut ilmuwan psikologi. Psikolog di Indonesia tergabung dalam organisasi profesi bernama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), memiliki Sertifikat...

Detail

RUU PERJANJIAN MLA RI – SWISS

Diposting oleh Widya Chalid, S.H.    pada 07 Juli 2020   

  Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss disetujui Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang terdiri dari gabungan Komisi I dan Komisi III serta Pemerintah. Ketua Pansus sekaligus...

Detail

PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT/IA-CEPA)

Diposting oleh Widya Chalid, S.H.    pada 07 Juli 2020   

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan hubungan bilateral Indonesia dan Australia karena Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA- CEPA) resmi berlaku.     Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, kerja keras kedua Pemerintah dalam proses perundingan dan ratifikasi kini terbayarkan, dan para pelaku usaha dan...

Detail

RUU PEMILU

Diposting oleh Widya Chalid, S.H.    pada 06 Juli 2020   

Beberapa issue yang mengemuka untuk dibahas dalam RUU Pemilu tahun 2020 meliputi:  1. sistem pemilu, 2. ambang batas parlemen, 3. sistem penghitungan konversi suara ke kursi di parlemen, 4. soal jumlah besaran  kursi per partai per daerah pemilihan (dapil) untuk DPR dan DPRD, 5. ambang batas pencalonan presiden ...

Detail

RUU TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Diposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos., Mustika Wati, S.Sos., M.Hum.    pada 06 Juli 2020   

UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan kebutuhan mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia yang berjumlah 4,2 juta (Data Sruvei ILO dan Universitas Indonesia, 2015). Pekerja Rumah Tangga (PRT) selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan, dengan demikian PRT adalah pekerja yang berhak atas...

Detail

RUU TENTANG IBUKOTA NEGARA

Diposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Rosidah, A.Md., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 06 Juli 2020   

Upaya pemindahan ibu kota Indonesia dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pada 26 Agustus...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Diposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md.    pada 06 Juli 2020   

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Diposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md.    pada 06 Juli 2020   

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Diposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md.    pada 06 Juli 2020   

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP., Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.    pada 06 Juli 2020   

Indonesia  adalah  negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan.  Adapun sistem  pengelolaan  keuangannya  tunduk  dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut, diterangkan bahwa  Presiden selaku kepala pemerintahan memegang  kekuasaan pengelolaan  keuangan Negara  sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan...

Detail

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Diposting oleh Mustika Wati, S.Sos., M.Hum., Desti Ariesti Rohim, S.Sos.    pada 04 Juli 2020   

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi,...

Detail

RUU TENTANG PENYADAPAN

Diposting oleh Magfira, S.IP., Lusida Rismaria Sitompul    pada 04 Juli 2020   

KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) penyadapan yang kini sedang dibahas dengan pemerintah, tidak akan melemahkan institusi penegak hukum manapun, terutama yang berkaitan dengan kejahatan luar biasa seperti korupsi dan Narkotika. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, nantinya pada kejahatan khusus, seperti korupsi dan narkotika perlu...

Detail

RUU TENTANG SISTEM PERPOSAN DAN LOGISTIK NASIONAL

Diposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md.    pada 03 Juli 2020   

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Penyelenggara Pos telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pos yang...

Detail

RUU TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT

Diposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si., Djati Ardjani, S.IP.    pada 03 Juli 2020   

Tiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda. Konstitusi mengamanatkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang (UU). Sejumlah UU juga mengakui keberadaan masyarakat hutan adat seperti...

Detail

RUU TENTANG KETAHANAN KELUARGA

Diposting oleh Magfira, S.IP., Lusida Rismaria Sitompul    pada 02 Juli 2020   

Indonesia dengan jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 269,6 juta jiwa pada tahun 2020 menempati urutan ke-empat negara terbanyak penduduknya di dunia. Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015, terdapat sekitar 81,2 juta keluarga di Indonesia, terdiri dari 61,75 juta keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan 19,45 juta keluarga dengan kepala keluarga...

Detail

RUU TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP., Rini Widyastuti    pada 01 Juli 2020   

Tahap Pembahasan : Tingkat I atau Panitia Kerja (Panja) Perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting pada era digital seperti sekarang ini seiring dengan semakin masifnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-sehari. Penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan 92% dari responden mereka dengan mudah memasukkan informasi data pribadi berupa nama ke...

Detail

RUU TENTANG PEMBINAAN HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rini Widyastuti    pada 01 Juli 2020   

Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan...

Detail

Hak Cipta © 2020
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi - Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI | Design by W3layouts